Makalah
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah Australia Dan Oceania
Dosen Pembimbing Dra. Theresia Sumini, M.Pd.
Disusun oleh:
Paulinus Yanto
PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Republic of Fiji atau Fiji bukanlah suatu negara yang besar, luas negaranya sekitar 18.500 km2. Fiji merupakan kepulauan (sekitar 840 pulau), yang terletak di zone pertemuan antara Melanesia dan Polinesia. Penduduk didominasi oleh orang India (48,2%) dan pribumi Fiji (46,2%) dan kelompok minoritas yaitu orang Eropa, Rotumas dan Cina2. Untuk negara seukuran itu, Fiji mempunyai kemampuan Angkatan Bersenjata yang cukup berarti, dan telah menjadi penyumbang besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di berbagai belahan dunia.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah singkat Fiji?
2. Bagaimana pemerintahan dan politik Fiji?
3. Nilai-nilai apa yang dapat diambil?
C. Tujuan Penulisan
1. Mendeskripsikan sejarah singkat Fiji
2. Mendeskripsikan pemerintahan dan politik Fiji
3. Mendeskripsikan Nilai-nilai apa yang dapat diambil
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Singkat Republik Fiji
Penghuni pertama Fiji tiba dari Asia Tenggara jauh sebelum terjadi hubungan dengan para penjelajah Eropa pada abad ke-17. Persoalan akademik tentang migrasi Pasifik masih belum terpecahkan. Ada tercatat bahwa Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika ia berusaha menemukan Benua Selatan Besar pada 1643. Namun baru pada abad ke-19 orang-orang Eropa itu tiba di kepulauan ini untuk menetap di sana secara permanen.[1]
Fiji yang merupakan kepulauan pada tahun 1874, jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni. Pada pemerintahan Gubernur Sir Arthur Hamilton-Gordon tahun 1876 mengeluarkan kebijakan yaitu melarang penjualan atas tanah kepada masyarakat non pribumi Fiji, yang pada saat itu sekitar 83% dari daratan Fiji dimiliki oleh pribumi Fiji. Kebijakan ini terus berlanjut dan susah untuk dimodifikasikan. Penguasa kolonial kemudian membangun ekonomi gula (60% ekspor) dan di tahun 1878 kolonialis Inggris mengimpor tenaga kerja dari India untuk mengelola perkebunan tebu.
Efek dari imigrasi ini menciptakan suatu polarisasi kesukuan yang telah membuktikan secara kultural dan politis menantang ke arah Fiji modern yang kemudian dikenal dengan sebutan etnis Indo Fiji, etnis ini tidak diberikan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintahan Fiji. Namun etnis Indo Fiji memproduksi lebih dari 90% gula dan mendominasi industri gula serta pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Fiji dan populasi mereka berkembang mencapai 44% dari seluruh populasi Fiji. Di tahun 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya dan bergabung menjadi anggota negara persemakmuran yang menganut sistem pemerintahan republik. demokratik parlemen representativ. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, Presiden sebagai kepala negara dengan sistem multi partai.
B. Pemerintahan Dan Politik Republik Fiji
Setelah mendapatkan kemerdekaannya, pemerintahan kemudian di dominasi oleh Ratu Kamisese Mara dari Alliance Party yang mendapat dukungan dari pemimpin tradisional Fiji. National Federation Party (NFP) yang merupakan partai saingan Alliance Party dalam parlemen, adalah perwakilan dari masyarakat Indo Fiji. Dalam pemilu pertama pada bulan Maret 1977, NFP memenangkan suara mayoritas, tapi pemerintahan tersebut mengalami kegagalan karena masalah internal, yaitu masyarakat asli Fiji tidak menerima kepemimpinan dari etnis Indo Fiji, selain itu krisis konstitusi mulai berkembang.[2]
NFP kemudian memisahkan diri dari pertikaian tersebut tiga hari setelah pemilu dilakukan. Dalam gerakan yang kontroversial, Gubernur Jendral Ratu Sir George Cakobau dipanggil oleh Kamisese Mara untuk membentuk pemerintahan sementara agar lebih fokus mengatasi masalah etnis dan menunda pemilu kedua.
Di bulan September di tahun yang sama, pemilu kedua dilaksanakan dan Kamisese Mara dari Alliance Party memenangkan 36 kursi parlemen dari 52 kursi yang disediakan. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1982, Mara hanya memperoleh kursi sebanyak 28 dari 52 kursi. Mara kemudian mengajak National Federation Party berkoalisi, tetapi pemimpin partai NFP menolak hal tersebut. Di bulan April 1987, Fiji Labour Party pimpinan Dr. Timoci Bavadra, dari etnis Fiji yang tidak mendapat dukungan dari komunitas etnis Indo-Fiji, memenangkan pemilu dan baru kali ini Fiji dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari komunitas etnis Fiji. Timoci Bavadra kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri.[3]
Pemerintahan yang demokratis mengalami interupsi oleh kudeta yang terjadi pada 14 Mei 1987. Kudeta pertama ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, ia \ memimpin pasukan militernya masuk ke dalam gedung parlemen dan menggulingkan pemerintahan Timoci Bavadra. Kudeta ini disebabkan oleh keprihatinan yang menyatakan bahwa pemerintah di dominasi oleh komunitas Indo-Fiji. Rabuka yang tergabung dalam Fijian Political Party (Soqosoqo Vakavuleva ni Taukei), kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Gubernur Jendral Ratu Sir Penaia Ganilau, yang diharapkan bisa melaksanakan kepentingan etnis Fiji. Ganilau mencoba untuk mengembalikan lagi konstitusi yang dibatalkan. Namun, Rabuka kembali melancarkan kudeta kedua pada 25 September 1987[4]. Rabuka kemudian membentuk pemerintahan sementara pada 5 Desember, dan mengangkat Kamisese Mara sebagai Perdana Menteri dan Ganilau sebagai Presiden. Rabuka kemudian mendeklarasikan Fiji sebagai Negara Republik.
Pemerintahan kemudian menyusun konstitusi baru yang disahkan pada bulan Juli 1990. Dalam konstitusi tersebut, menyebutkan bahwa kursi legislatif diberikan lebih banyak kepada etnis Fiji (penduduk pribumi). Berdasarkan data statistik tahun 1989, sejak tahun 1946 populasi penduduk Fiji dihuni oleh mayoritas etnis Fiji11. Konstitusi 1990 ini menjamin etnis Fiji kekuasaan atas Fiji. Dengan diberlakukannya konstitusi tersebut, lebih dari 12.000 etnis Indo-Fiji dan etnis minoritas lainnya meninggalkan Fiji. Terjadinya emigrasi besar-besaran ini menyebabkan kesulitan ekonomi. Banyak kontroversi politik Fiji yang berhubungan dengan masalah etnis yang merupakan karakteristik politik Fiji. Fiji adalah sebuah negara unik di dunia yang menjadikan populasi besar yang berbasis ras, salah satunya adalah masalah kepemilikan atas tanah. Sampai tahun 1995-1996 konflik atas tanah ini semakin memanas, setelah etnis Indo Fiji memperbaharui sewa atas tanah. sewa atas tanah biasanya untuk 10 tahun. Banyak etnis Indo Fiji menganggap bahwa kondisi ini tidak memberikan cukup keamanan dan mereka telah mendesak untuk memperbaharui sewa untuk 30 tahun, sedangkan banyak etnis Fiji takut jika pemerintahan Indo Fiji akan mengambil alih kontrol atas tanah.
Komisi konstitusi kemudian mengkaji kembali susunan konstitusi, dan mereformasi konstitusi dan disetujui pada bulan Juli 1997 yang memberikan kesetaraan hak antara etnis Fiji dan etnis Indo Fiji. Fiji kemudian bergabung kembali menjadi anggota Persemakmuran di bulan Oktober. Pemilu pertama diselenggarakan di bawah konstitusi baru pada bulan Mei 1999. Partai koalisi Rabuka dikalahkan oleh gabungan Partai Indo-Fiji yang dipimpin oleh Mahendra Chaudry, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama yang berasal dari etnis Indo-Fiji.
Di bulan Mei 2000, sebuah kudeta yang dipimpin oleh George Speight atau Ilikimi Naitini, seorang nasionalis Fiji garis keras adalah seorang pengusaha keturunan etnis Fiji dan campuran Eropa, bergabung dengan para pendukungnya orang-orang bersenjata ilegal yang menentang dominasi masyarakat India di Kepulauan Fiji. Perdana Menteri Mahendra Chaudry dan anggota parlemennya disandera kelompok bersenjata. Speight mengklaim bahwa etnis Indo-Fiji merongrong hakhak pribumi Fiji yang kemudian mendeklarasikan konstitusi baru yang mengarahkan pada pembatalan dan pengosongan hak-hak politik etnis Indo Fiji. Speight kemudian memecat Perdana Menteri Fiji, Mahendra Chaudry dan Presiden Kamisese Mara, dan Speight mengambil sumpah sebagai Perdana Menteri dan memproklamirkan Ratu Jope Seniloli sebagai Presiden.
Frank Bainimarama yang saat itu sebagai pemimpin militer turun tangan untuk menetralkan keadaan, dan mengeluarkan kebijakan untuk menangkap para pelaku kudeta ini, Speight kemudian ditahan di penjara di pulau Nukulau di lepas pantai Suva. Speight ditahan atas tuduhan pengkhianatan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap parlemen dan penyanderaan Perdana Menteri Mahendra Chaudry. Tetapi Kamisese Mara menentang penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh Speight. Frank Bainimarama meminta Mara untuk mengundurkan diri, yang sepertinya lebih mengarah pada pemaksaan pengunduran diri. Dan akhirnya Mara mengundurkan diri pada tanggal 29 Mei 2000. Tindakan Frank ini dalam dunia politik disebut juga sebagai “perebutan kekuasaan di dalam perebutan
kekuasaan”[5].
Demokrasi kemudian dipulihkan kembali menjelang akhir 2000, dan militer melantik mantan Bankir, Laisenia Qarase sebagai Perdana Menteri sementara. Qarase berasal dari etnis Fiji yang dipilih untuk mengatasi masalah krisis politik dan memperbaiki hubungan dengan luar negeri. Walaupun Qarase ditunjuk oleh militer menjadi Perdana Menteri, Qarase akan membentuk pemerintahan demokratis yang lepas dari pengaruh militer. Dampak dari kudeta 2000 menyebabkan keanggotaan Fiji di Persemakmuran dikenai sanksi karena kegiatan-kegiatan yang anti demokratis. Kudeta militer sebagai metode perebutan kekuasaan praktis tidak mendapatkan dukungan lagi secara internasional. Kudeta militer yang mengandalkan kekuatan fisik dianggap sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang menekankan demokratisasi. Hanya sedikit negara di dunia yang diperintah oleh junta militer, seperti Myanmar, Thailand, Pakistan.
Secara umum, junta itu mendapat kecaman masyarakat internasional. Dan pengalaman menyadarkan banyak negara akan dampak buruk kudeta yang apapun alasannya yang kemudian menjurus pada ambisi untuk merebut kekuasaan. Di setiap negara dan kawasan kini berjuang, meski sering dengan susah payah untuk mendorong proses demokratisasi. Walaupun demokrasi sendiri bukanlah satusatunya cara yang dapat memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.
Pada tahun 2001, pemerintahan sementara Qarase dilantik sebagai pemimpin pemerintahan yang baru di Fiji, setelah melewati sebuah pemilihan umum yang demokratik. Partai koalisi yang dipimpin Qarase, yaitu Soqosqo Duavata Ni Lewenivanua (SDL) memperoleh 31 kursi dari 71 kursi di parlemen18. Qarase kemudian membentuk susunan kabinet yang didominasi oleh komunitas etnis Fiji yang merupakan anggota dari Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua dan menitikberatkan pada perbaikan ekonomi yang mengalami keterpurukan dan menyusun ulang konstitusi baru. Pada Pemilu 6 Mei 2006, Partai SDL kembali memperoleh kemenangan dengan 36 kursi dari 71 kursi. Pada Agustus 2005, Qarase memperkenalkan undang-undang tentang rekonsiliasi atau perdamaian, toleransi dan persatuan, yang diarahkan pada para pendukung kudeta, termasuk George Speight, pelaku kudeta 2000. Namun Qarase dihadapkan pada kritik dan ancaman dari pihak militer. Frank Bainimarama telah berulang kali masuk dalam gelanggang politik untuk mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya pada pengampunan para pelaku kudeta dan kebijakan kontroversi lainnya. Dan hal ini telah merenggangkan hubungan dengan rezim yang berkuasa, dan membuat beberapa politisi lain menuduhnya ikut campur dalam urusan politik.
Qarase merespon ancaman dan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung untuk menahan pihak militer agar tidak ikut campur dalam masalah politik. Namun, ancaman pihak militer berujung pada sebuah kudeta. Tetapi perselisihan paham dengan pihak militer terus berlanjut, yang berakhir dengan pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 5 Desember 2006.
Pasukan militer yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Komodor Frank Bainimarama atau Josaia Voreqe Bainimarama melucuti semua persenjataan para pengawal presiden dan menteri yang pada saat itu tengah berkunjung ke Provinsi Naitasiri, sebelah timur laut ibu kota Fiji, Suva, serta memblokade jalan-jalan menuju ibu kota Fiji. Bainimarama mengatakan dalam pidatonya di televisi bahwa dia kini memegang wewenang eksekutif dan mencopot Perdana Menteri Qarase. Penguasa militer Fiji yang melakukan kudeta tidak berdarah memutuskan untuk mengasingkan Perdana Menteri Laisenia Qarase di kampung halamannya, kepulauan Lau,Fiji timurlaut, yang sebelumnya menjadi tahanan rumah sewaktu pasukan memasang barikade di rumahnya di ibukota Suva. Bainimarama memperingatkan bahwa lebih banyak pasukan akan dikerahkan ke jalan-jalan di Fiji namun tidak ada larangan keluar dan ia mendesak agar warga tidak diintimidasi.
Bainimarama tampil sebagai penguasa tunggal Fiji yang kemudian membentuk kabinet sementara yang beranggotakan 13 orang19, mengangkat Ratu Josefa Iloilo sebagai Presiden dan menunjuk Jona Senilagakali sebagai Perdana Menteri pada 5 Desember 2006. Jona Senilagakali menjabat sebagai Perdana Menteri dari tanggal 5 Desember 2006 – 4 Januari 2007, karena Presiden Fiji kemudian secara formal mengangkat Bainimarama sebagai Perdana Menteri pada 5 Januari 2007.
C. Nilai yang Dapat Diambil
1. Toleransi : Di Kepulauan Fiji banyak para imigran datang dari India dan mereka diterima baik oleh penduduk asli kepulauan Fiji.
2. Naisonalis : Pada pemerintahan Gubernur Sir Arthur Hamilton-Gordon tahun 1876 mengeluarkan kebijakan yaitu melarang penjualan atas tanah kepada masyarakat non pribumi Fiji. Kebijakan ini sangat penting bagi penduduk Indonesia pada saat ini khususnya bagi masyarakat diluar Pulau Jawa, dimana kedatangan para pemilik modal baik dalam pertambangan maupun perkebunan sebagian besar telah mempengaruhi rakyat untuk menjual tanah milik mereka untuk dikuras sumber dayanya sehingga banyak rakyat yang menderita pada saat ini. Kita seharusnya tidak menjual sejengkal tanah kepada pemilik modal yang hanya mengmbil keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Proses pengubalan Konstitusi Fiji 1997 telah merombak segala perkara yang berkaitan secara langsung bagi kepentingan masyarakat Fiji terutamanya rasa tidak puas hati masyarakat peribumi Fiji kepada hak pemilikan tanah. Selain itu, proses pengubalan ini juga telah memberikan impak yang lebih baik dalam soal pentadbiran negara Fiji. Hal ini disebabkan dari pada saiz kerajaan yang mempunyai peranan yang amat kecil dan tidak menyeluruh, mengurangkan jumlah kursi yang diperuntukkan untuk etnik Fiji, mengkhaskan jabatan Presiden hanya untuk etnik Fiji, membuka jabatan Perdana Menteri untuk semua kaum dan Great Council of Chiefs melindungi hak milik tanah bagi etnik Fiji dan dijamin sepenuhnya. Perkara ini telah memberikan kesan yang positif terhadap tuntutan yang diperlukan pada tahun 1997. Ini disebabkan daripada kesan ketidak puasan hati yang telah tercetus beberapa rampasan kuasa yang berlaku sejak tahun 1987 lagi. Rampasan kuasa yang bersifat perkauman dan berat sebelah ini telah membawa kepada Konstitusi 1990. Hal ini disebabkan daripada kurangnya perluasan saiz kerajaan telah memberikan input dalam mencapai matlamat yang ingin dicapai diperingkat kerajaan. Selain itu, jawatan Presiden yang bebas dimiliki atau disandang oleh sesiapa sahaja tanpa mengira etnik Fiji mahupun bukan masyarakat etnik Fiji menyebabkan penguasaan dan campur tangan masyarakat luar terutamanya masyarakat Indo-Fiji ini telah menimbulkan perasaan kurang senang dalam kalangan penduduk asal Fiji. Hal ini disebabkan pada permulaan masyarakat Indo-Fiji banyak menguasai negara Fiji dalam semua aspek dan ini menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat peribumi Fiji. Malah seperti yang diucapkan oleh Rabuka iaitu ”Fiji adalah untuk orang Fiji sahaja dan bukan untuk masyarakat luar”. Oleh itu, jika kita fahami seperti yang dikatakan oleh Rabuka, maka terbuktilah bahawa secara tegasnya mereka tidak akan menerima kedatangan orang lain. Walau bagaimanapun, penggubalan Konstitusi 1997 telah memberikan impak yang amat ketara dalam perubahan politik di mana rampasan kuasa yang berlaku sejak 1987. Selain itu, keadaan sosial juga turut berlaku di mana perubahan penduduk peribumi dan populasi masyarakat serta hubungan yang wujud di peringkat antarabangsa telah memberi jalur yang amat ketara. Ini telah mewujudkan satu lembaran dalam sejarah Fiji yang amat penting kepada negara Fiji itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Nohlen, Dieter, 1994, Kamus Dunia Ketiga, Grasindo, Jakarta,
Sumber Internet :
http://en.wikipedia.org/wiki/National-Federation-Party, diakses 3 Desember 2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiji-Labour-Party, diakses 3 Desember 2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank-Bainimarama/personal live, diakses 2 Desember 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar